Memberikan layanan pengurusan Izin Pengangkutan dan Penjualan (IPP) untuk perusahaan tambang, dengan pendampingan mulai dari penyusunan dokumen administratif dan teknis hingga pengajuan melalui OSS-RBA. Layanan ini memastikan legalitas proses pengangkutan dan pemasaran hasil tambang sesuai regulasi.

ET Batubara adalah status izin resmi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM yang wajib dimiliki oleh perusahaan tambang di Indonesia agar dapat melakukan kegiatan penjualan atau ekspor batubara ke luar negeri.

Layanan penerbitan dan perpanjangan SBUJK bagi perusahaan jasa konstruksi sebagai bukti legalitas dan kompetensi badan usaha. Dengan SBUJK, perusahaan dapat mengikuti tender proyek, memenuhi persyaratan regulasi, serta meningkatkan kredibilitas di bidang jasa konstruksi.

Layanan penerapan ISO 37001 untuk mencegah praktik penyuapan, memperkuat tata kelola perusahaan, dan membangun kepercayaan dengan mitra bisnis.

Pendampingan penerapan SMK3 untuk meningkatkan keselamatan kerja, mengurangi risiko kecelakaan, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi pemerintah.

Menyediakan jasa penyusunan RKAB, yaitu dokumen perencanaan tahunan yang merinci kegiatan operasional dan anggaran biaya pertambangan. Dokumen ini wajib dipersiapkan oleh pemegang IUP dan diajukan melalui sistem resmi seperti erkab.esdm.go.id.

Menangani pendaftaran dan pengelolaan data izin pertambangan di platform MODI, sistem terpadu untuk memantau dan mengevaluasi perizinan sektor mineral dan batubara sebagai bagian dari sistem perizinan nasional

Layanan Andalalin adalah jasa analisis dampak lalu lintas yang bertujuan mengkaji dan mencegah gangguan lalu lintas akibat pembangunan pusat kegiatan, permukiman, atau infrastruktur, serta merumuskan rekomendasi untuk menjaga keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

Layanan konsultasi SKUP Migas adalah pendampingan perusahaan dalam proses pengajuan Surat Kemampuan Usaha Penunjang Migas (SKUP Migas), meliputi persiapan dokumen, pemenuhan persyaratan teknis & administratif, hingga verifikasi agar izin resmi dari Kementerian ESDM dapat diterbitkan dengan lancar.

Layanan pendampingan pengurusan IPPKH bagi perusahaan pertambangan yang membutuhkan pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan operasional. Proses ini memastikan legalitas, kepatuhan pada regulasi kehutanan, serta mendukung kelancaran kegiatan eksplorasi dan produksi.

Layanan penyusunan AMDAL pertambangan untuk menilai, menganalisis, dan mengelola dampak lingkungan dari aktivitas tambang. Dengan AMDAL, perusahaan dapat memastikan operasional tambang yang berkelanjutan, memenuhi ketentuan hukum, serta mendapatkan izin lingkungan dari pemerintah.