Konsultan UKL UPL Sorong
Dalam melaksanakan usaha dan/atau kegiatan, pelaku usaha wajib memiliki perizinan, salah satunya berupa persetujuan lingkungan. Persetujuan tersebut dapat diperoleh setelah dokumen lingkungan disusun. Terdapat beberapa jenis kegiatan yang wajib menyusun AMDAL, sementara kegiatan lainnya cukup menyusun UKL-UPL. Penyebab utama perubahan iklim tidak menimbulkan konflik secara langsung, tetapi turut memperburuk ketegangan yang telah ada. Jika anda membutuhkan konsultan UKL UPL Sorong, Indonesian Mining kini hadir untuk solusi anda.
Dalam artikel kami yang lain, juga telah dibahas konsep AMDAL secara umum serta tips memilih konsultan AMDAL terbaik. Hal ini karena penyusunan AMDAL tidak dapat dilakukan oleh pelaku usaha sebagaimana UKL-UPL, tetapi harus dikerjakan oleh tenaga profesional yang kompeten dalam menyusun AMDAL atau menggunakan jasa konsultan lingkungan LPJP AMDAL seperti kami.
PROMO TERBATAS! Jasa Konsultan UKL UPL Harga Spesial
Urus dokumen UKL UPL lebih mudah dengan pendampingan tim profesional.
Jangan Lewatkan Promonya! Konsultasi GRATIS Sekarang!
Biaya Pengurusan UKL-UPL Sorong
| Kategori | Kewenangan Kota / Kabupaten | Kewenangan KLHK |
|---|---|---|
| Biaya | Rp xxx.550.000,- | Rp xxx.120.000,- |
| Layanan & Fasilitas | 1. Penyusunan Dokumen UKL-UPL | 1. Penyusunan Dokumen UKL-UPL |
| 2. Pengesahan UKL-UPL | 2. Pengesahan UKL-UPL | |
| 3. Persetujuan Lingkungan Hidup | 3. Persetujuan Lingkungan Hidup | |
| 4. Pertek (Air Limbah, Emisi & Limbah B3) | 4. Pertek (Air Limbah, Emisi & Limbah B3) | |
| 5. Rintek TPS Limbah B3 | 5. Rintek TPS Limbah B3 | |
| 6. Gratis Konsultasi Tenaga Ahli | 6. Gratis Konsultasi Tenaga Ahli | |
| Konsultasi GRATIS |
Disclaimer: Biaya pengurusan UKL-UPL dapat berubah sesuai jenis usaha, lokasi, kompleksitas dokumen, dan kebutuhan teknis yang diperlukan.
Biaya jasa pengurusan UKL UPL Sorong di kewenangan kota/kabupaten sebesar mulai dari Rp. xxx.550.000 dan di kewenangan KLHK sebesar mulai dari Rp. xxx.120.000. Biaya pengurusan UKL UPL di pengaruhi oleh jenis usaha, lokasi, kompleksitas dokumen, dan kebutuhan teknis yang diperlukan.
Apa itu UKL UPL?
UKL-UPL, atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan, merupakan dokumen lingkungan yang mencakup langkah-langkah pengelolaan serta pemantauan lingkungan hidup untuk rencana usaha atau kegiatan yang tidak diwajibkan menyusun AMDAL, namun tetap berpotensi memberikan dampak terhadap lingkungan hidup. Dalam pelaksanaan perizinan berusaha, UKL-UPL menjadi salah satu persyaratan untuk memperoleh izin lingkungan.
Pedoman Penyusunan UKL-UPL Sorong
Setelah memastikan bahwa usaha atau kegiatan Anda tergolong wajib UKL-UPL, Anda dapat mengikuti tahapan yang ditampilkan pada gambar berikutnya untuk mengurus proses perizinan.
Formulir UKL-UPL
Pemrakarsa atau pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan/atau kegiatan wajib mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021. Materi yang wajib diisi meliputi:
Data identitas penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
- Nama pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan/atau kegiatan
- Alamat kantor
- Kode pos
- Nomor telepon
- Fax
Uraian mengenai rencana usaha dan/atau kegiatan
- Nama rencana usaha dan/atau kegiatan
- Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan
- Skala atau besaran rencana usaha dan/atau kegiatan.
Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan wajib disertai peta yang dibuat sesuai kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai. Lokasi tersebut wajib sesuai dengan rencana tata ruang dan dibuktikan melalui konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atau rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
Formulir UKL-UPL wajib dilengkapi dengan persetujuan teknis (pertek) untuk usaha dan/atau kegiatan. Persetujuan Teknis yang wajib dilengkapi meliputi:
- pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;
- pemenuhan Standar Baku Mutu Emisi;
- pengelolaan Limbah B3 (khusus bagi perusahaan yang mengelola Limbah B3); dan/atau
- analisis dampak lalu lintas (Andalalin).
Selain wajib dilengkapi dengan Persetujuan Teknis (Pertek) tersebut, Formulir UKL-UPL juga harus disertai Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3, yang sebelumnya disebut Izin TPS Limbah B3.
Pengajuan Permohonan Pemeriksaan Formulir UKL-UPL Sorong
Permohonan pemeriksaan Formulir UKL-UPL diajukan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik jika penanggung jawab usaha adalah pelaku usaha. Sementara itu, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang berasal dari instansi pemerintah dapat mengajukan permohonan pemeriksaan melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup.
Pemeriksaan Administrasi
Formulir UKL-UPL yang telah disampaikan akan diperiksa secara administrasi oleh menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup. Pemeriksaan administrasi mencakup:
- konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dalam bentuk PKKPR, PKKPRL, atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang,
- persetujuan awal atas rencana usaha dan/atau kegiatan,
- persetujuan teknis (pertek), dan
- kesesuaian antara isi formulir UKL-UPL dan pedoman pengisiannya.
Setelah pemeriksaan administrasi terhadap Formulir UKL-UPL selesai, hasil yang mungkin diperoleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan adalah:
- sudah lengkap dan benar, sehingga dilanjutkan dengan pemeriksaan substansi; atau
- masih belum lengkap dan benar, sehingga penanggung jawab wajib melengkapi kembali formulir UKL-UPL.
Pemeriksaan Substansi
Pemeriksaan substansi juga dilaksanakan oleh menteri, gubernur, atau bupati/wali kota berdasarkan kewenangannya. Menteri dapat menugaskan pejabat yang menangani UKL-UPL, sedangkan gubernur atau bupati/wali kota dapat menugaskan kepala perangkat daerah yang menangani lingkungan hidup untuk melaksanakan pemeriksaan ini.
Penerbitan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) sebagai wujud persetujuan terhadap lingkungan
Berdasarkan hasil pemeriksaan substansi, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat menerima salah satu hasil berikut:
- persetujuan atas Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH); atau
- penolakan terhadap Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
PROMO TERBATAS! Jasa Konsultan UKL UPL Harga Spesial
Urus dokumen UKL UPL lebih mudah dengan pendampingan tim profesional.
Jangan Lewatkan Promonya! Konsultasi GRATIS Sekarang!
Peraturan dan Undang-Undang dalam UKL UPL
UKL UPL, yang terdiri atas 16 Undang-Undang, 5 Keputusan Menteri, dan 4 Peraturan Menteri, menjadi dasar hukum bagi penegasan serta kepedulian negara terhadap lingkungan hidup. Berikut ini merupakan dasar hukum UKL-UPL:
Undang-Undan
- UU No. 3 Tahun 1982 tentang Tanda Daftar Perusahaan.
- UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
- UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.
- UU No. 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Keanekaragaman Hayati.
- UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
- UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah.
- UU Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup.
- UU Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
- PP Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.
- PP Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana & Lalu Lintas Jalan.
- PP Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
- PP Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- PP Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
- PP Nomor 35 Tahun 2004 tentang Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota.
- PP No. 27 tahun 2012 tentang izin Lingkungan.
Keputusan Menteri
- Kepmen KLH Republik Indonesia Nomor Kep.02/MENKLH/I/1988 tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan.
- Kepmen LH Nomor 48/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan.
- Kepmen LH Nomor Kep-49/MENLH/11/1996 tentang Baku Mutu Getaran.
- Kepmen Naker Nomor Kep-51/MEN/1999 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika di Tempat Kerja.
- Kepmenkes R.I. Nomor 907/Menkes/SK/VII/2002 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum.
Peraturan Menteri
- Permenkes Nomor 718/MENKES/Per/IX/1987 tentang Kebisingan Yang Berhubungan Dengan Kesehatan.
- Permenkes Nomor 416/MENKES/Per/IX/1990 tentang Syarat-syarat Pengawasan Kualitas Air.
- Permenkes Nomor 472/MENKES/PER/V/1996 tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan.
- Permen LH Hidup Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Dampak Lingkungan Hidup
Biaya Pengurusan UKL-UPL Sorong
| Kategori | Kewenangan Kota / Kabupaten | Kewenangan KLHK |
|---|---|---|
| Biaya | Rp xxx.550.000,- | Rp xxx.120.000,- |
| Layanan & Fasilitas | 1. Penyusunan Dokumen UKL-UPL | 1. Penyusunan Dokumen UKL-UPL |
| 2. Pengesahan UKL-UPL | 2. Pengesahan UKL-UPL | |
| 3. Persetujuan Lingkungan Hidup | 3. Persetujuan Lingkungan Hidup | |
| 4. Pertek (Air Limbah, Emisi & Limbah B3) | 4. Pertek (Air Limbah, Emisi & Limbah B3) | |
| 5. Rintek TPS Limbah B3 | 5. Rintek TPS Limbah B3 | |
| 6. Gratis Konsultasi Tenaga Ahli | 6. Gratis Konsultasi Tenaga Ahli | |
| Konsultasi GRATIS |
Disclaimer: Biaya pengurusan UKL-UPL dapat berubah sesuai jenis usaha, lokasi, kompleksitas dokumen, dan kebutuhan teknis yang diperlukan.
Keunggulan Layanan UKL UPL Indonesian Mining
Pilih layanan Konsultan Perizinan dari Indonesian Mining untuk membantu mengurus UKL-UPL bisnis Anda. Kami tidak sekadar menawarkan keahlian teknis yang luas dalam menangani berbagai aspek lingkungan, tetapi juga mendampingi Anda secara menyeluruh agar setiap tahapan proses pengurusan berlangsung lancar. Melalui kerja sama dengan kami, Anda dapat memastikan kepatuhan sepenuhnya terhadap peraturan lingkungan sekaligus membangun keunggulan bisnis yang berkelanjutan.
Indonesian Mining menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan penyusunan dokumen UKL-UPL untuk membantu perusahaan mempersiapkan kebutuhan lingkungan secara lebih sistematis.
Baik untuk rencana pengembangan usaha, pembangunan fasilitas baru, maupun kebutuhan dokumen lingkungan kegiatan operasional, konsultasi sejak tahap awal dapat membantu perusahaan menentukan langkah yang tepat.
Sedang mencari jasa konsultan UKL UPL?
Hubungi Indonesian Mining untuk mendiskusikan kebutuhan dokumen lingkungan perusahaan Anda dan mendapatkan informasi mengenai ruang lingkup layanan serta penawaran biaya penyusunan UKL-UPL.